Dewasa ini kebiasaan merokok disebut juga sebagai “ Tobasco Dependency “ atau ketergantungan pada tembakau. Ketergantungan pada tembakau di definisikan sebagai perilaku penggunaan tembakau yang menetap, biasanya lebih dari ½ bungkus rokok per hari. Beberapa alasan mengapa seseorang merokok, antara lain ingin tahu, coba-coba, ingin dianggap dewasa atau macho, pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok, dan korban iklan. Melihat perkembangan kebiasaan merokok di Indonesia yang semakin lama semakin parah, nampaknya harapan untuk menanggulangi masalah ini semakin tipis, namun sebenarnya hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan.
Penelitian dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyebutkan, hampir separuh orang miskin di Indonesia rela kelaparan demi menghisap sebatang rokok. Data menunjukkan, pengeluaran untuk rokok memang lebih tinggi dibanding untuk membeli daging, susu, telur, dan buah. Apalagi untuk biaya kesehatan dan sekolah. Tiga dari empat keluarga miskin di Indonesia mengalokasikan anggaran rumah tangga mereka untuk rokok. Jadi merokok bukan hanya berbahaya bagi kesehatan tetapi juga bagi ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan sedang merancang Pencabutan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin yang merokok. Menurut pemerintah ini merupakan langkah yang bijak dalam memecahkan masalah kesehatan dan dampak buruk pada gizi balita sehingga meningkatkan resiko kurang gizi dan kematian pada balita. Hal ini disebabkan dari zat-zat kimia yang terkandung dari rokok.
Menurut pandangan penulis, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan memang tujuannya baik yaitu mengurangi atau bahkan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat miskin untuk lebih memahami bahaya yang ditimbulkan akibat kebiasaan merokok. Dari segi ekonomi, masyarakat miskin dapat dengan bijak mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan hidup keluarganya.
Tetapi yang jadi permasalahan adalah, bagaimana pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang merokok dan mencabut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK-Gakin) mereka. Selain itu apa yang dilakukan pemerintah jika anggota keluarga lain yang bukan seorang perokok sakit dan keluarga tersebut tidak memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK-Gakin). Pemerintah harus harus serius menggodok kebijakan yang masih dalam pro dan kontra ini. Sehingga upaya pemerintah dalam gerakan mengurangi kebiasaan merokok masyarakat miskin dapat terwujud. Bukan hanya itu saja tetapi juga meningkatkan status kesehatan masyarakat di masa depan dan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar